Narasumber ‘Tantang Awak Media’ Saat ditanya ‘isu Potongan Dana Desa 10 Juta’,

Picture by kabarpatroli.id

“Duit sepuluh ini tegune untuk ngamanke penegak hukum, Plisi, Jaksa.. lah nak ngenjuk Wabup pulo dan PALI 1. Kalu pacak tambahlah cak duo juta lagi”

PALI, KABARPATROLI.ID - Kutipan pengakuan dari percakapan diatas lah yang dituturkan kembali oleh salah satu narasumber saat dibincangi wartawan, itu lah yang coba di konfirmasi oleh awak media kepada kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Sebelum dikonfirmasi ke Ka DPMD, awak media juga melakukan penghimpunan pernyataan lain dari beberapa Narasumber sebagai data, pelengkap dan balancing pemberitaan, berikut diantara hasil wawancara awak media yang mengaku bahwa ‘ada dugaan pemotongan seperti di isukan dan menuai beragam reaksi keberatan sejumlah kalangan di Kabupaten Pali. :

“Minta dilebihkan pak, karena nak ngenjuk polisi dan jaksa jugo” terang EJ yang saat itu pernah menemani Kepala Desa saat mengantarkan uang koran ke Kepala DPMD dalam penuturannya.

“Kami dipotong 10 jutaan pak untuk kegiatan Liga Desa, katanya sih pinjam, tapi sampai sekarang tek cerito” lalu “Potongan bahkan dipatok 1 persen dari setiap pencairan pak” demikain reaksi dan komentar yang berhasil kami kutip.

Picture ilustrasi

Melalui pesan whatsapp Kepala DPMD : A. Ghani Akhmad tak banyak berkomentar “Kalu memang ada bukti yang kuat silahkan adindo, dimana, berapa jumlahnya siapa orangnya” balas Ghani di WA yg diikuti selang beberapa saat dengan voice call nada mengancam “kau jangan macam-macam, kalo kau melawan nian kau keluar dari pali.

Pengamatan media, Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) banyak disoal belakangan ini.

Dalam catatan wartawan tahun 2019 hingga berita ini dirilis, tata kelola teknis kegiatan terdapat  beberapa diantaranya bermasalah. Tentu hal ini menjadi reseden buruk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berakibat terkikisnya kepercayaan masyarakat.

“Amburadul” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD; Khoirillah saat mengomentari kinerja DPMD belakangan ini di ruang kerjanya (20/4).

Hal senada dapat dilihat dari beberapa fakta lapangan, bermula dari aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda Demokrasi Kabupaten PALI (26/08), yang Menuntut Kepala DPMD mundur dari jabatannya.

Kemudian kedatangan kelompok perwakilan masyarakat Desa Sungai Baung (27/08) ke kantor DPRD yang meminta penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa karena carut marutnya aturan.

Berlanjut beberapa kali aksi unjuk rasa dikantor DPMD PALI terkait persoalan yang sama pada teknis pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sampai pada dilayangkannya nota protes Fraksi PDIP kepada Kepala DPMD karena menolak anggotanya untuk berkoordinasi.

Picture by kabarpatroli.id

Dari hal pemotongan hingga buruknya tata kelola OPD Pemerintahan Desa ini, menimbulkan reaksi beragam dari banyak kalangan, mulai dari penyelenggara Pemerintahan desa hingga jeritan masyarakatnya.

Awak media yang merilis awal pemberitaan ini, telah mencoba menyampaikan perihal tersebut, kepada Pihak Aparat Penegak Hukum setempat, namun hingga berita ini dipublikasikan belum sempat memberikan tanggapannya.

Penulis: Efran

Berbagi :