Wako Ridho, Melalui Sekda Eman ST, Hadiri Musrenbang RKPD Kota Prabumulih Tahun 2023
PRABUMULIH, KABARPATROLI - Bappeda menggelar Pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2023 hari ini. Selasa 08/03/2022.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Rumah Dinas Walikota Prabumulih ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemkot Prabumulih, Elman, ST, Fungsional Perencana Ahli Madia Bappeda Sumatra Selatan serta unsur Tripika, Tokoh masyarakat, perwakilan kelurahan dari enam kecamatan.
Sekda, Elman, ST mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang ini sebagai cara untuk menyempurnakan RKPD Kota Prabumulih.
“Musrenbang ini sebagai langkah untuk penyempurnaan data RKPD dan selanjutnya akan dijadikan semacam KUA PPAS untuk dimasukkan ke APBD,” jelas Elman selepas acara Musrenbang sore ini.
Selanjutnya kata Elman, untuk itu pihaknya mengajak semua stekholder baik masyarakat, lurah RW, RT untuk memberikan datanya.
“Ada empat PR yang menjadi prioritas pemerintah kota Prabumulih diantaranya Kemiskinan, Pengangguran, Insfratruktur dan Ekonomi Kerakyatan. Namun yang menjadi prioritas utama ialah kemiskinan dan pengangguran,” ucapnya seraya mengatakan pelaksanaannya akan dimulai tahun 2022 ini, dengan demikian tahun 2023 diharapkan bisa rampung.
“Perlu diketahui indeks kemiskinan kita ini terbilang tinggi, yakni sebesar 592.000/kapita/bulan, hampir sama dengan kota Jakarta Timur. Artinya jika masyarakat kita ini pindah ke Muara Enim maka dianggap tidak miskin,”katanya lagi.
“Dengan demikian maka setiap warga masyarakat kota harus berpenghasilan 592.000 per orang. Jika ada 4 orang saja dalam rumah tangganya maka harus berpendapatan 2.368 ribu perbulan,” bebernya.
Fungsional Perencana Ahli Madia Bappeda Sumatra Selatan Sri Widayanti menambahkan, dari Isyu strategis, antara provinsi sudah sejalan dengan Nasional, maupun Kota Prabumulih.
“Jadi, untuk Prabumulih sendiri tadi sudah selaras dengan program Nasional yakni penurunan kemiskinan. Kalau ditingkat Nasional kemiskinan ekstrim,” ujarnya.
Masih kata Sri Widayanti, maka pada tingkat provinsi dan kota akan berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan juga pengangguran.
“Untuk provinsi Sumsel sendiri angka yang disebutkan tadi berdasarkan akumulasi dari kabupaten dan kota, diharapkan kita dapat bersama-sama dalam menanganinya.
Senada dengan Elman, Sri Widayanti mengatakan bahwa biaya hidup di kota Prabumulih ini terbilang tinggi menurut data BPS. Namun demikian, Prabumulih termasuk bagus karena berada di enam terendah dari kabupaten dan kota lain yang ada di Sumatra Selatan.
Sedangkan untuk kemiskinan paling tinggi secara persentase itu ada di Kabupaten Muratara, dan secara jumlah, ada di Kota Palembang karena penduduknya paling banyak. (*)